BAB 3 Peranan Pers dalam Masyarakat Demokrasi

BAB 3

A.   Pengertian, Fungsi, dan, Peranan serta Perkembangan Pers di Indonesia

1.      Pengertian

Secara etimologi pers berasal dari bahasa belanda yang artinya menekan dan mengepres. Sementara dalam bahasa Inggris disebut press, yangartinya menekan banyak atau mengepress.

J.C.T. Simorangkir S.H. dalam bukunya yang berjudul “ Hukum dan Kebebasan Pers”, menyebutkan sebagai berikut:

a.       Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada surat-surat kabar harian, migguan dan majalah

b.      Pers dalam arti luas adlah selain suratkabar, majalah dan tabloid mingguan juga mencakup radio, televisi, dan film.

Pasal 1 ayat (1) UU No.40tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa pers adalah lemaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan , suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, melalui elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan pengertian di atas maka pers meliputi:

a.       Media cetak,seperti koran, majalah,buletin,brosur.

b.      Media elektronik, seperti radio, televisi , film, internet, handphone.

2.      Fungsi dan peranan pers

a.)    Fungsi pers

Sesuai dengan pasal 3 ayat 1, persnasional berfungsi sebagai berikut;

1.      Media informasi

Artinya, pers memberikan informasiataukabar kepada masyarakat atau pembaca melalui tulisan-tulisannya pada setiap edisinya. Dengan membaca surat kabar, majalah, tabloid mingguan, melihat acara televisi mendengarkan radio masyarakat dapat memperoleh informasi baik bersifat lokal, nasionalmaupun internasional baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

2.      Pendidikan

Berbagai tulisan atu pesan yang dimuat dalam surat kabar atau pers dapat mendidik masyarakat atau pera pembacanya. Dengan demikian pers mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam memberikan pendidikan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3.      Hiburan

Melalui tulisan-tulisannya pers mampu memberikan hiburan kepada masyarakat pembacanya.

4.      Kontrol sosial ( social control)

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang serba kompleks ini, pers memiliki peran memberikan kontrol/pengawasan sosial. Dengan berita yang ditulis, pers dapat melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan menyampaikan berbagai kritik yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kontrol sosial berupa, yaitu:

a.       Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan

b.      Pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat

c.       Dukungan atau sikap kritis rakyat terhadap pemerintah

5.      Lembaga ekonomi

Sebagai lembaga ekonomi yang bersifat komersial, pers mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut;

a.       Hak

1.      Hak merdeka pers dijamin sebagai hak asasi warga negara ( pasal 4 ayat 1)

2.      Hak pers untuk tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, pelarangan penyiapan ( pasal 4 ayat 2)

3.      Hak mencari , memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada masyarakat ( pasal 4 ayat 3 )

4.      Hak tolak yaitu hak untuk menolak atau mengungkapkan nama narasumber dan indentitas sumber berita yang harus dirahasiakan (pasal 4 ayat 4). Hak tolak atau menolak atau memberitahukan keterangan yang diminta diatur dalam pasal 120 ayat 2 KUHP. Hak tolak tidak berlaku dalam kaitannya dengan hal-hal yang membahayakan kepentingan negara.

5.      Hak jawab yaitu hak untuk memberikan tanggapan atau sangguhan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Dalam kode etik jurnalistik juga menyebutkan bahwa wartawan indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitahuan yang kemudian ternyata tidak akurat dan memberi kesempatan hak jawab secara proposional pada sumber dan objek berita.

b.      Kewajiaban

1.      Memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati

-          Norma-norma agama

-          Rasa kesusilaan masyarakat

-          Asa praduga tak bersalah

-          Melayani hak jawab

-          Melayani hak koreksi

2.      Melaksanakan kode etik yang murujuk pada profesi secara bertanggung jawab. Ada empat atribut profesional yang melekat yaitu otonomi, komitmen, keahlian dan tanggung jawab.

a.       Otonomi yaitu  kebebasan melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri.

b.      Komitmen yaitu menitik beratkan pada pelayanan  bukan pada keuntungan ekonomi pribadi

c.       Keahlian yautu menjalankan suatu tugas berdasarkan keterampilan yang berabasis pada pengetahuan bersistematik tertentu.

d.      Tanggung jawab yaitu kemampuan memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik.

b.)   peranan pers

Sesuai pasal 6 UU No. 40 tahun 1999, perana pers nasional adalah

1.      memnuhi hak masyarakat untuk mengetahui

2.      menegakkan  nilai dasar demokrasi ,mendorong terwujudnya sepremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan.

3.      Memperluas pendapat berdasarkan  informasi yang tepat, akurat, dan benar.

4.      Melakuakn pengawasan , kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

5.      Memperjuangkan keadlian dan kebenaran.

3.      Asas pers

Kemerdekaan pers adalah salahs satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum.

4.      Perkembangan pers di Indnesia

Menurut seorang penelitian pers Indonesia asal Amerika, David T Hill; perkembangan pers di Indonesia memiliki dua karakteristik. Sebelum Orde Baru runtuh, identik dengan

a.       Sejarah tentang organisasi pers dan jurnalis atau aktivis pers sebagai pejuang kemerdekaan.

b.      Sejarah institusi pers ketika menghadapi kebijakan politik rezim yang berkuasa. Setelah orde baru runtuh identik dengan sejarah pers sebagai  dapat dibagi menjadi enam tahapan;

a.     Tahap awal pertumbuhan

Pada awal pertumbuhan , pers Indonesia ditandai dengan munculnya bulletin bebahasa Belanda milik VOC, yaitu “ Memories Nouvelles”, kemudian diikuti munculnya surat kabar lain baik berbahasa Jawa, yaitu surat kabar Bromartani di Surakarta pada tahun 1835 dan surat  Surabaya tahun 1856 dan di jakarta tahun 1858.

b.     Masa Pergerakan

Pada masa pergerakan ditandai dengan munculnya persatuan wartawan , yaitu  Indiche Journalisten Bond (1919) , Perkoempoelan Kaoem Journalist (1931), Persatuan Djoenalis Indonesia (1933). Setelah lima bulan kemudian kantor anatar berita Antara berdiri .

c.       Masa Revolusi

Pada masa ini dipelopori oleh R.M. Tirto Adhi Soeryo, pimpin reaksi Soenda Berita. Ia mendirikan perusahaan pers dan majalah mingguan Medan Prijaji, surat kabar harian dengan journalisme politik. Selain itu ada pula Soera Kaoem Boeroeh di purwerejo tahun 1921 dan Rakjat Bergerak di Yogyakarta tahun 1923. Surat kabar tersebut umumnya dikelola oleh pemerintah Belanda dan keturunan Cina yang kuat secar ekonomi. Sensoe mulai berlaku melalui Persbreidelan Ordnantie tahun 1931 dan Haatzaai Artikelen terhadap pers yang antikolonial. Pasca 17 agustus 1945 pers menjadi corng penguasa politik mendukung perjuangan dan melawan strategi pecah belah Belanda. Jurnalis politik berkembang lagi dan organisasi wartawan seperti Persatuan wartawan Indonesia (PWI) lahir tanggal 9 Februari 1946 dan disusul serikat perusahaan  surat kabar (SPS) tanggal 8 Juni 1946.

d.     Masa Orde Lama

Dengan berlakunya UUD sementar tanggal 17 agustus 1950, menandai era demokrasi liberal yang diwarnai dengan kebebasan  per. Jumlah  surat kabar mencapai 120 buah dengan oplah 1.049.500 per hari. Sementara itu, terjadi lebih 300 kasus pemberangusan pers oleh pemerintahan pada tahun 1957 dan puncaknya KODAM V Jakarta  Oktober 1957 yang mengawali kematian pers Indonesia.

e.      Masa Orde Baru

Di awal masa Orde Baru, pers sempat menikmati kebebasan pers melalui Tap. MPR No.XXXII/MPR/ 1966 yang menegaskan bahwa

1.      Pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan

2.      Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara.

Setelah tanggal 15 Januari 1974 kembali terhadi tekanan sehingga mematikan kreativitas dan kontrol pers.

f.       Masa Pasc-Orde Baru( Reformasi)

Di masa reformasi sistem pers menjadi bebas , bahkan kebebasan yang sangat luas ini disebut “kemerdekaan pers”. Sistem perizinan dicabut sehingga siapa saja boleh menerbitkan surat kabar, majalah, ataupun tabloid.

Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ada bebarapa fenomena sebagai awal perkembangan media di awal abad21, yaitu sebagai berikut

1.      Berkembangnya media waralaba ( franchise) yang mengambil brand terbitan luar negeri untuk diadaptasi dan diberi muatan lokal.

2.      Masuknya perusahaan non media ke dalam industri media.

3.      Perkembangan industri multimedia seperti internet (cyber media) makin menggiurkan baik oleh pemilik lama maupun baru.

4.      Fenomena industri media masuk ke dalam pasar bursa.

5.      Munculnya penerbitan yang lebih terbatas daripada penerbitan umum.

B.   Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokrasi di Indonesia

1.      Pers yang Bebas dan Bertangung Jawab dalam Masyarakat yang Demokratis

Kebebasan pers adalah hak milik publik yan diperoleh sebagai konsekuensi dari hak memperoleh informasi (right to know) dan hak menyampaikan pendapat (right to express). Konsep kebebasan pers berbeda dari pers bebas. Kebebasan pers adalah norma kultural yang jadi acuan nilai bersama (shared values) di ruang publik, sedangkan pers bebas adalah kondisi  melandasi keberadaan institusi pers yang menjamin otonomi pers menjalankan fungsi sosialnya.

Secara politik kebebasan pers memiliki berarti hak warga untuk mengetahui berbagai masalah publik dan mendeseminasikannya secara terbuka.

Menurut S.Tasrif ada tiga syarat kebebasan pers, yaitu;

a.       Tidak ada lagi kewajiban untuk meminta izin terbit (SIUPP) bagi suatu penertiban umum kepada pemerintah.

b.      Tidak ada wewenang pemerintah melakukan penyensoran sebelumnya terhadap berita atau karangan yang akan dimuat dalam pers.

c.       Tidak ada lagi wewenang pemerintah untuk memberangus suatu pemberitaan tertentu atau selamanya, kecuali peradilan yang independen.

Pers penganut sistem tanggung jawab sosial mengenal pertanggungjawaban etika yang harus dipatuhi oleh setiap media dan wartawan. Secara  hukum, aspek yang memerlukan pertanggungjawaban etika itu dalam hal

a.       Libel

b.      Privacy

c.       Contempt

d.      Copy right

e.       Regulation on advertising

f.       Unfair competition

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah suatu kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supermasi hukum yang dilaksanakan melalui pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Agar tidak menimbulkan kekacauan sosial, kebebasan pers memerlukan persyarat sebagai berikut

a.       Insan pers harus menyadari posisinya sebagai “pendidik” dalam proses pendidik politik bangsa.

b.      Masyarakat yang dewasa dalam bersikap, yaitu masyarakat yang mampu bersikap kritis, tidak mudah dipengaruhi berita, dan tidak mudah terombang-ambing.

2.      Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

(disusun di Bandung Tahun 1999)

1.      Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh  informasi yang benar.

2.      Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi, serta memberikan identitas kepada sumber informasi.

3.      Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi , serta tidak melakukan plagiat.

4.      Wartawan Indonesia tidak diperkenankan  menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah , sadis, cabut, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

5.      Wartawan tidak diperkenankan menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi.

6.      Wartawan Indonesia mempunyai hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.

7.      Wartawan Indonesi segera mencabut dan meralat dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Kode etik berupa nilai-nilai yang disepakati secara universal yang disebut juga cita-citayang didambakan setiap manusia atas kinerja jurnalisme. Prinsip dasar nilai universal adalah perlakukanlah orang lain seperti anda harapkan orang lain memperlakukan anda.

Ada empat indikator untuk menetukan universalitas nilai, yaitu sebagai berikut

a.       Nilai akan membawa manfaat

Share this post